Kamis, 31 Mei 2012

ANALISIS KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN


TUGAS INDIVIDU TAKE HOME PENGGANTI UTS KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN


Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Individu Pengganti UTS
 Mata Kuliah Civil Society pada Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran



Disusun oleh:
Kariena Febriantin
170410080043





SOAL UTS KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
1.      Sebutkan dan jelaskan Model Kepemimpinan Pemerintahan?
2.      Jelaskan Studi Kasus Model Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia?

Jawaban:
1.      Model/Gaya Kepemimpinan Pemerintahan (Tohardi, 2002) meliputi:
1)      Gaya Kepemimpinan Persuasif (Selling)
                        Model kepemimpinan dengan cara menggugah perasaan, pikiran dan kehendaknya. Pemimpin dengan gaya ini menaruh perhatian tinggi terhadap tugas maupun unsur manusia. Pemimpin melaksanakan otoritas dan kontrol terutama dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemimpin memperhatikan masukan-masukan dari bawahan, bawahan mendapat kebebasan terbatas untuk mengemukakan pendapatnya,  mereka diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, putusan pimpinan merupakan keputusan bersama meskipun jumlah/persentase masukan dari bawahan masih terhitung mini. Fokus: ajakan dan bujukan. Adapun ciri-cirinya adalah:
a)      Berusaha untuk menjual ide pada bawahan.
b)      Komunikasi dua arah untuk meyakinkan bawahan.
c)      Inisiatif tetap pada atasan, tetapi keterlibatan bawahan cukup besar dalam arti memberikan kesempatan untuk berargumentasi/berdiskusi.
d)     Pemimpin banyak memberikan bantuan.
            Contohnya yaitu: gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menurut saya, pola kepemimpinan yang dikembangkan SBY selama ini lebih mengedepankan sikap-sikap persuasif dan berdasar pada attitute sebagai seorang pengayom. Karena di tengah himpitan dan cercaan yang menjurus kepada pembunuhan karakter, SBY masih memberi toleransi. Meski pun hujatan menjurus ke masalah pribadi, sifat kenegarawanan beliau terlihat untuk tidak langsung memberangus mereka yang menyerang. Justru Beliau menghargai karena menjadi sebuah bagian dari proses demokrasi.
2)      Kepemimpinan Represif
                        Kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman maupun sanksi sehingga bawahan merasa takut.
                        Adapun contoh gaya kepemimpinan represif yaitu kepemimpinan yang dilakukan oleh Khadafy yang merasa dirinya seperti raja yang kekuasannya, jika memungkinkan, power tends tocorrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Perilaku korupsi di Libya cukup tinggi sehingga mayoritas masyarakat tidak menikmati hasil kekayaan negerinya. Memang, Khadafy berjanji mengganti kabinetnya yang seumur hidup. Kekuasaan yang terlalu lama, menurut Lord Acton, melahirkan perilaku koruptif dan bertambah akut apabila kekuasaannya tidak segera berakhir, terindikasi melakukan korupsi sehingga mengakibatkan pelayanan publiktidak optimal. Berbagai penolakan yang dilakukan oleh Khadafy pada saat itu, salah satunya adalah Khadafy menolak segala bentuk gerakan oposisi. Ibnu Khaldun memberikan gambaran, kehancuran kekuasaan Islam abad ke-15 disebabkan oleh egoisme penguasa, despotisme dan penggunaan cara-cara represif dalam merespon dinamika politik dalam negeri. Selain itu, Khaldun juga mengingatkan kebiasaan hidup bergelimang harta dalam jangka waktu lama akan mengurangi empati terhadap kepentingan menyejahterakan kehidupan publik.[1] Langkah Khadafy yang meredam demontrannya dengan membenturkannya pada milisi Komite Rakyat akan berujung pada konflik horisontal dan pada akhirnya mengundang kecaman internasional. Dunia internasional (Barat) dapat kembali bersikap keras atas politik agresif yang dipilih oleh Khadafy. Konflik vertikal rakyat Libya sulit menemukan solusi terbaik tanpa kearifan kedua belah pihak untuk menentukan konsesi terbaik.
3)      Kepemimpinan Inovatif
                        Model kepemimpinan yang fokus dan berusaha keras untuk melakukan pembaharuan disegala bidang. Pemimpin yang inovatif melengkapinya dengan kebijakan-kebijakan dalam pemberian penghargaan. Mereka yang punya gagasan bagus, katakanlah dari suatu kompetisi yang diselenggarakan perusahaan, diberikan penghargaan misalnya berupa kesempatan untuk sekolah lagi. Selain itu para karyawan diberi kesempatan untuk melakukan percobaan-percobaan dalam merancang suatu inovasi secara berkesinambungan. Kalau pun ditemui kegagalan, pemimpin inovatif mengganggapnya sebagai suatu proses belajar menuju keberhasilan. Dan tak tertutup kemungkinan karyawan diberi kebebasan berpikir dan bekerja di luar “kotak” aturan yang ada. Intinya adalah tak ada gagasan yang buruk. Bahkan dengan cara ini pemimpin yang inovatif akan selalu memeroleh wawasan dan perspektif baru. Pada gilirannya akan diperoleh suatu terobosan-terobosan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Over Inovation = Radikal/ Revolusioner.
                        Adapun contoh dari gaya kepemimpinan inovatif yaitu gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Bupati Aries Sandi Darma Putra dan Wakil Bupati (Wabup) H. Musiran, jalannya roda pemerintahan dilakukan dengan merumuskan berbagai kebijakan, serta gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya daerah Pesawaran.                                           Kedepan, masyarakat beharap Bupati dan Wakil Bupati dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memajukan daerah melalui pembangunan dalam segala bidang dan menarik investor untuk berinvestasi di Bumi Andan Jejama ini.
                        Bupati Aries Sandi dan Wakil Bupati Musiran berusaha senantiasa melayani dan merangkul segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Pesawaran dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasif serta berkelanjutan. Jika ada masyarakat menyampaikan aspirasi yang berbeda, Ia akan mendekati dan mengajaknya berdialog. Tak jarang dia menghampiri kelompok masyarakat yang unjuk rasa, mendengar aspirasi mereka, berdialog dan memberikan penjelasan.
                        Dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati merumuskan visi: Terwujudnya Pesawaran yang maju, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera. Guna pencapaian visi mulia tersebut, disusun misi Pesawaran, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat; (2) Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan sumber daya lokal, serta pemberdayaan masyarakat; (3) Memelihara dan meningkatkan infrastruktur dan pembangunan perdesaan; (4) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (5) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.[2]
                        Keberhasilan satu tahun kepemimpinan Bupati Aries Sandi dan Wakil Bupati Musiran dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pencapaian target baik kegiatan fisik maupun non fisik.
                        Dibidang Pemerintahan desa telah dilakukan upaya penataan tata pemerintahan desa, dan telah dilaksanakannya pemilihan kepala desa sebanyak 6 kepala desa. Untuk menunjang operasional pemerintahan desa telah diberikan dana insentif dari dana ADD dan dana DPPUD yang nilainya meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011. 
                        Pelayanan investasi telah dilakukan secara terpadu dengan dibentuknya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan tetap melibatkan satuan kerja teknis terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing.[3]
                        Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah berhasil meningkatkan mutu pendidikan, yang mana pada tahun ajaran 2010-2011 tingkat kelulusan siswa SMA mencapai sebesar 99 persen, meningkat bila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.
                        Upaya pelayanan  kesehatan masyarakat secara merata pada semua tingkatan masyarakat Kabupaten Pesawaran, salah satunya kegiatan yang telah dilaksanakan terfokus pada tercapainya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil, diantaranya Pulau Legundi, Pulau Puhawang, Pulau Tegal dan Bunut Sebrang.[4]
                        Keberhasilan  Pemerintah  Kabupaten Pesawaran dalam  melakukan  reformasi, tentunya  terdapat  sejumlah faktor  yang  mempengaruhi  dari  keberhasilan  tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat dijelaskan dibawah ini:
1        Adanya  komitmen  kepala  daerah  dan  peranannya  dalam  usahanya  melakukan reformasi birokrasi.
2        Restrukturisasi kelembagaan
3        Pemberdayaan sumber daya manusia birokrasi
4        Strategi pemanfaatan aset daerah
5        Manajemen pengelolaan dana/anggaran
                        Di balik  langkah  strategis  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Pesawaran dalam melakukan  reformasi  di  bidang  birokrasi  sangatlah  ditentukan  oleh  komitmen dan  peranan  kepala  daerah  untuk  melakukannya, walaupu kepemimpinan yang yang dilakukan oleh Bupati Pesawaran masih terhitung sebentar yaitu baru menginjak 1 tahun masa kepemimpinan.  Karena, tercapai tidaknya  sebuah program pembangunan, jelas sangat ditentukan dari peranan kepala daerah. Kita ketahui bahwa  kepala  daerah  merupakan  steakholder  dalam  perumusan  maupun  sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah Kabupaten Jembrana memiliki sosok pemimpin yang pro terhadap rakyat dengan menciptakan program atau kebijakan yang “kontoversial” dan mempunyai  strategi-strategi  yang  jitu  dalam melakukan  penataan  birokrasi,  baik dalam  bentuk  kelembagaan  maupun  pemberdayaan  sumber  daya  manusia  birokrasi.


4)      Kepemimpinan Partisipatif
                        Gaya kepemimpinan dimana memberikan kesempatan kepada bawahan untuk secara aktif baik mental, spiritual, fisik, maupun materiil dalam kiprahnya di organisasi. Pemimpin memberikan kesempatan kepada anak buah untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya dengan seluas-luasnya serta didukung oleh pimpinan. Pemimpin yang sering turun ke lapangan. Sebab kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan seimbang antara pemimpin dan bawahan, pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah makin bertambah frekuensinya. Pemimpin makin mendengarkan secara intensif terhadap bawahannya. Keikutsertaan bawahan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan makin banyak, sebab pemimpin berpendapat bahwa bawahan telah memiliki kecakapan dan pengetahuan yang cukup luas untuk menyelesaikan tugas. Adapun ciri-cirinya yaitu:
-          Pemimpin memberikan dukungan tinggi dan sedikit/rendah pengarahan.
-          Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dipegang secara bergantian antara pemimpin dan bawahan.
-          Komunikasi dua arah ditingkatkan.
-          Pemimpin mendengarkan bawahan secara aktif.
-          Tanggungjawab pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sebagian besar pada bawahan.
                        Adapun contoh dari kepemimpinan partisipatif yaitu Bupati Pesawaran, Bupati Aries Sandi dan Wakil Bupati Musiran berusaha senantiasa melayani dan merangkul segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Pesawaran dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasif serta berkelanjutan. Jika ada masyarakat menyampaikan aspirasi yang berbeda, Ia akan mendekati dan mengajaknya berdialog. Tak jarang dia menghampiri kelompok masyarakat yang unjuk rasa, mendengar aspirasi mereka, berdialog dan memberikan penjelasan.

5)      Kepemimpinan Investigasi
                        Gaya kepemimpinan yang selalu melakukan penelitian dengan disertai rasa curiga terhadap bawahan sehingga kreativitas, inovasi, dan inisiatif bawahan kurang berkembang karena takut melakukan kesalahan. Model kepemimpinan yang dilandasi rasa curiga. Pemimpin sangat sering “bertanya”.
                        Adapun contoh dari kepemimpinan investigasi yaitu kepemimpinan dari
6)      Kepemimpinan Inspektif
                        Gaya kepemimpinan yang menuntut penghormatan dari bawahannya, atau pemimpin yang senang bila dihormati. Model kepemimpinan yang banyak ditandai oleh kegiatan protokoler. Anak buah adalah “bawahan dalam arti sesungguhnya”.
7)      Kepemimpinan Motivatif
                        Pemimpin yang dapat mampu menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, program-program, dan kebijakan-kebijakan dengan baik kepada bawahannya sehingga bawahannya mengerti apa yang diinginkan oleh pimpinan dan mau merealisasikan semua ide, program, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Model kepemimpinan yang mengutamakan pemberian motivasi kepada bawahan. Disiplin = Rewards and Punishment.
                        Adapun contoh dari gaya kepemimpinan motivatif yaitu gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh
8)      Kepemimpinan Naratif
                        Model kepemimpinan yang menunjukkan seorang pemimpin yang selalu banyak bicara tetapi tidak pernah memberikan keteladanan atas apa yang dibicarakan kepada anak buahnya. Pemimpin NATO (Not Action Talk Only).
9)      Kepemimpinan Edukatif
                        Pemimpin yang selalu mendidik atau melatih bawahannya guna memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak sehingga bawahan memiliki wawasan yang terus bertambah dari hari ke hari.
10)  Kepemimpinan Retrogresif
                        Model kepemimpinan yang tidak ada upaya untuk mendorong anak buahnya maju.            Pemimpin lebih banyak menghambat atau menghalangi anak buah untuk berprestasi, karena pemimpin takut tersaingi oleh anak buah. Pimpinan yang tidak bisa melihat maju apalagi melebihi dirinya. Dengan kata lain pemimpin senang apabila bawahannya terbelakang.


2.      Analisis Studi Kasus Gaya Kepemimpinan Bupati Temanggung
            Kasus yang terkait dengan gaya kepemimpinan Bupati Temanggung, Totok Ary Prabowo merupakan kasus yang cukup kompleks melibatkan tidak hanya masyarakat Temanggung, tetapi juga pegawai pemerintahan Temanggung sendiri. Kasus ini sangat terkait pada bagaimana gaya kepemimpinan yang dilakukan pemimpin daerah yang mengedepankan arogansi kekuasaan.
            Kasus ini bermula dari pengunduran diri PNS, yang melakukan penolakan terhadap bupati dilatari oleh beberapa dugaan terjadinya korupsi dan kesewenang-wenangan birokratis yang dilakukan oleh bupati seperti pengangkatan jabatan yang tidak prosedural dan lain sebagainya[5]. Jika dianalisa, hal ini merupakan salah satu bentuk protes yang cukup wajar yang dilakukan para pejabat birokrat atau pegawai pemerintah daerah Temanggung atas persoalan konflik yang terjadi dengan bupati Temanggung saat itu yang dilakukan secara terbuka dan transparan.
            Seperti yang tertulis dalam http://www.indosiar.com/fokus/39743/pns-di-temanggung-masih-melakukan-mogok-kerja, terjadi aksi mogok kerja menuntut pencopotan dan penahanan Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Totok Ary Prabowo masih terus disuarakan kalangan Pegawai Negeri Sipil di Temanggung. Ribuan PNS Kamis (16/06/2005) siang masih melakukan mogok kerja dan berkumpul di kantor sekretariat daerah Temanggung. Hal tersebut sebenarnya dipicu oleh gaya kepemimpinan Bupati Temanggung yang tidak populis. Ironisnya lagi, pengunduran massal justru ditanggapi secara arogan pula.
            Terlihat dari pamornya dimata bawahannya bahkan dimata masyarakat Kabupaten Temanggung sendiri, Bupati Temanggung dinilai dengan cap yang buruk, hal tersebut dinilai tidak hanya pada persoalan gaya kepemimpinannya yang arogan, namun juga pada sistem pengelolaan pemerintahan yang diberlakukannya. Seperti diberitakan, banyak pegawai diberlakukan kurang adil, mutasi sampai pencopotan jabatan, hingga persoalan korupsi puluhan milliar. Seandainya masyarakat dapat melihat kondisi ini secara jelas sebelumnya, tentu Bupati Temanggung sekarang tidak akan pernah dipilih. Satu-satunya alasan Bupati Temanggung sekarang tetap terpilih meski masyarakat cukup mengetahui track record-nya adalah terletak pada bagaimana cara dirinya mendapatkan jabatan tersebut.
            Dalam teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi konsep kekuasaan yang dipahaminya. Jabatan yang dipandang sebagai faktor kekuasaan dapat dipastikan kepemimpinannya berbentuk diktator. Namun, jabatan yang dipandang sebagai faktor kepemimpinan, maka yang menjadi prioritasnya adalah sikap menghargai dan menghormati orang-orang di bawahnya. Sehingga, tak heran banyak pertentangan yang timbul dan berkembang karena hasil atau dampak dari kepemimpinannya itu, yang pada akhirnya menjadi bumerang yang diarahkan kepadanya. Dilihat dari hasil kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, cenderung tidak populis dan lain sebagainya. Puncaknya adalah ketidakharmonisan Beliau sebagai bupati dengan para birokrat di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mengakibatkan sebagian besar para birokrat tersebut mengundurkan diri.
            Kasus Bupati Temanggung merupakan pelajaran bagi para pejabat di daerah lain menata diri agar menjaga sikap dan tingkah laku dalam memimpin daerahnya masing-masing. Sikap arogan, semena-mena, dan bertindak mumpung jadi pejabat atau mentang-mentang menjabat bukanlah pemimpin yang pantas. Satu hal yang betul-betul harus dipahami adalah kepemimpinan bukan hanya berbicara mengenai siapa yang dipimpin. Namun, juga bagaimana cara memimpin. Cara memimpin inilah yang kemudian akan lebih banyak disorot publik, pantas atau tidaknya pejabat tersebut menjabat.
            Beberapa langkah penting yang dapat ditempuh agar persoalan rendahnya nilai kepemimpinan ini tidak terjadi di kemudian hari adalah, pertama, secara berkala melakukan evaluasi kinerja oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, untuk memperoleh gambaran jelas bagaimana pelaksanaan pembangunan telah dilakukan selama kepala daerah tersebut menjabat. Selain itu, untuk mengetahui kemampuan leadership yang dimiliki, sehingga diperoleh pemahaman yang mapan mengenai struktur, fungsi dan manajerial lembaga birokrasi. Kedua, pada konteks yang lebih besar, agaknya memang layak didirikan sekolah khusus calon bupati. Dengan kurikulum yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga mampu melahirkan calon-calon bupati berkualitas. Diharapkan kasus yang terjadi pada Bupati Temanggung tidak terulang kembali. Ketiga, birokrasi juga perlu segera direformasi agar mampu memberikan akses dan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
            Kasus Temanggung dan juga kasus-kasus lainnya yang terjadi di daerah, tentunya bukanlah persoalan administrasi biasa. Bisa jadi terdapat unsur politik yang kental, terutama dalam hal bagaimana pemanfaatan momen oleh para politisi untuk menggunakan birokrasi daerah sebagai instrumen politik penggalang dukungan dalam pemilihan kepala daerah langsung nantinya. Namun, apa pun itu yang pasti birokrasi bukan lagi merupakan mesin politik yang dapat digunakan untuk kepentingan partai politik atau pribadi.

Diposting oleh di

1 komentar:

Langganan: Posting Komentar (Atom)